Indonesia dan seluruh negara di dunia saat ini sedang mengalami wabah/pandemi global berupa corona virus disease (Covid)-19. Akibat pandemi tersebut, seluruh bidang kehidupan mengalami dampak dan dikhawatirkan akan membawa pada kondisi resesi. Berbagai upaya terus dilakukan agar pandemi Covid-19 ini tidak sampai menyebabkan resesi terutama di bidang ekonomi yang dapat mengancam keberlangsungan kehidupan manusia.

Dengan memperhatikan perkembangan kasus akibat covid-19 dan upaya untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi bagi keberlangsungan hidup manusia, maka Pemerintah berusaha memperkenalkan tatanan baru sebagai bentuk adaptasi kebiasaan kehidupan masyarakat di tengah pandemi covid-19 yang belum pasti kapan akan berakhir. Salah satu bentuk tatanan adaptasi kehidupan baru atau juga disebut dengan “New Normal” adalah pelayanan publik pelayanan pengujian, SKP dan SPPT SNI

Guna menindaklanjuti kebijakan pemerintah dalam melaksanakan tatanan normal baru yang mendukung produktifitas kerja namun tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat, maka BPMHP sebagai salah satu institusi yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat telah melakukan perubahan system kerja Apaatur Sipil Negara agar dapat beradaptasi terhadap perubahan tatanan normal baru, sehingga aman dalam situasi pandemic Covid-19.

SOP pelayanan publik tersebut diperuntukan bagi pemberi layanan dan pemohon. Adapun beberapa ketentuan yang diatur diantaranya meliputi :

A.    Ketentuan Pemohon

1.     Pemohon wajib mematuhi ketentuan/protokol kesehatan pencegahan penularan covid-19

2.     Pemohon wajib menggunakan masker

3.     Pemohon wajib mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer

4.     Pemohon wajib diukur suhu badanya oleh petugas

5.     Apabila hasil pengukuran suhu tubuh menunjukkan suhu di atas kondisi normal (> 37.2 ^oC), maka pemohon disarankan kembali atau ditolak.

6.     Pemohon yang dilayani adalah yang menunjukkan hasil pengukuran suhu tubuh < 37.2 ^o

7.     Di dalam ruang pelayanan publik atau di area tunggu, pemohon wajib mengikuti petunjuk physical distancing.

8.     Pengambilan formulir isian/permohonan dilakukan pada areal yang telah ditentukan atau dapat diunduh di website

9.     Penyerahan formulir isian/permohonan dapat dilakukan dalam bentuk hardcopy kepada petugas pada tempat yang telah ditentukan dan dapat juga dalam bentuk softcopy yang dikirimkan via email atau WA

B.    Ketentuan Petugas Pelayanan

1.           Menyediakan petunjuk pelaksanaan ketentuan/protokol kesehatan pencegahan penularan covid-19

2.           Menyediakan sarana untuk terlaksananya ketentuan/protokol kesehatan pencegahan penularan covid-19

3.           Meyediakan sabun dan air bersih serta hand sanitizer untuk cuci tangan pemohon

4.           Selalu menggunakan masker saat memberikan pelayanan masyarakat

5.           Melakukan pengukuran suhu tubuh pemohon

6.           Melakukan mekanisme physical distancing

7.           Menyediakan sarana P3K dan prosedur penanganan darurat kesehatan

8.           Apabila pelayanan publik membutuhkan koordinasi dengan instansi terkait dalam bentuk rapat, maka petugas pelayanan publik mempersiapkan pelaksanaan rapat secara daring melalui video conference.

9.           Apabila karena suatu hal rapat secara daring melalui video conference tidak dapat dilakukan, maka dapat dilaksanakan rapat secara offline dengan physical distancing.

10.       Memberikan pelayanan secara profesional kepada pemohon dengan tetap memperhatikan ketentuan/protokol kesehatan pencegahan penularan covid-19.

11.       Menyediakan sarana evaluasi, saran dan pendapat dari masyarakat dalam upaya perbaikan pelayanan publik dalam masa pandemi covid-19 dan pelaksanaan kehidupan normal baru. 

Berbagai pelayanan publik yang dalam prosesnya membutuhkan koordinasi dalam bentuk rapat selalu diupayakan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui rapat daring. Apabila dilakukan secara offline maka harus memperhatikan protokol kesehatan dan phisical distancing